Oleh: Gusti

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dr. Chairul Radjab Nasution, SP.PD., berhasil meraih gelar doktor di kampus UGM setelah mempertahankan disertasinya pada ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Kamis (18/4), di ruang auditorium FKKMK. Bertindak selaku promotor Prof. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D., dan Ko-promotor Prof. Mohammad Juffria, Sp.A., Ph,D., dan Dr. dr. Andreasta Meliala.

Di hadapan tim penguji yang diketuai oleh Dekan FKKMK UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., SpOG(K)., promovenduz menyampaikan hasil penelitiannya soal pola hubungan antar lembaga dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional. Chairul menuturkan bahwa Indonesia saat ini sedang melaksanakan kebijakan menuju cakupan kesehatan semesta. Namun begitu, pelaku kebijakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan jaminan kesehatan yang tersentralisasi di tingkat pusat dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang kewenangannya justru mulai terdesentralisasi.

Ia menjelaskan pola hubungan antar lembaga dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat pusat adalah model hubungan tradisional ketika terjadi konflik tujuan antara pemerintah selaku prinsipal dan BPJS kesehatan selaku agen di tingkat pusat. Pola ini menyebabkan peran prinsipal cenderung lemah dan tidak memiliki kendali sepenuhnya terhadap agen. Sebaliknya dalam pola hubungan di tingkat daerah  peran agen cenderung lemah terhadap prinsipal (pemda). “Kendali prinsipal yang lemah menuntut adanya kontrol hierarki prinsipal yang lebih kuat di tingkat pusat,” ujarnya.

Sementara pola hubungan antar lembaga dalam implementasi kebijakan JKN di tingkat daerah menerapkan model pola hubungan republik plato dimana prinsipal dan agen memiliki kesamaan tujuan, namun prinsipal dalam hal ini pemda cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dari agen. “Kenyataan yang terjadi daya tawar agen lemah di daerah sehingga perlu penguatan peran agen secara hierarkis di tingkat daerah. Kebijakan prinsipal dalam anggaran dan program sangat menentukan keberhasilan agen dalam mengimplementasikan program JKN di daerah,” imbuhnya.

Menurutnya, posisi prinsipal dan agen di tingkat pusat dan daerah sering menghambat keberhasilan program dan harus diperbaiki dengan melakukan penguatan penyampaian informasi prinsipal pusat atas JKN dan penguatan kendali hierarkis prinsipal pusat atas agen, serta  penguatan informasi dan daya tawar agen terhadap pemda sebagai prinsipal di daerah.

Selain itu, ia mengusulkan perlu adanya revisi UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan untuk mengharmonisasi kebijakan JKN antar kementerian kesehatan dan kementerian sosial. “Bila ada harmonisasi kebijakan di dalam lembaga pemerintah maka tidak akan terjadi lagi inefisiensi pembiayaan jaminan kesehatan,” katanya.  (Humas UGM/Gusti Grehenson)