Di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep yang meliputi ratusan kepulauan kecil, terdapat paradoks layanan kesehatan, terlebih pelayanan kesehatan gigi. Secara administratif bagian dari Propinsi Jawa Timur, namun secara realitas geografis dan akses layanan, menyerupai wilayah terpencil wilayah Indonesia timur. Dengan 126 pulau yang sebagian besarberpenghuni dan tersebar berjauhan, tantangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar soal fasilitas, tetapi juga tentang tekad & keberanian menembus deburan ombak menuju layanan kesehatan masyarakat yang memadai.
Bentang Alam Menguji Integritas Bangsa
Perjalanan menuju salah satu wilayah terluar seperti Masalembu bisa memakan waktu hingga 18 jam perjalanan laut. Bahkan dari pusat kabupaten ke rumah sakit di Pulau Kangayan, masih dibutuhkan waktu tambahan berjam-jam, baik melalui laut maupun udara yang terbatas frekuensinya. Kondisi ini menciptakan realitas keras, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya soal biaya, tetapi soal jarak, cuaca, dan ketersediaan transportasi.
Rabu, 1 April 2026 FKG UGM menerima kunjungan kemitraan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang diawaki oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep drg. Ellya Fardasah, M.Kes. Moh Nur Insan, S.Kep., M.Kes (Kepala Bidang-Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) Deddi Wahyono, S.Kep.Ners (Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep), Syarifa Ainun, S.K.M. (Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) drg. Azmi Fauzan Nurwansyah (Dokter Gigi Puskesmas Pasongsongan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) diterima oleh Dekan FKG UGM Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Pengabdian Masyarakat, & Riset, drg. Triana Wahyu Utami, MDSc, Ph.D) Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. drg. Rosa Amalia, M.Kes. Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan, Aset. IT drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D, Kepala Unit Kerja Sama FKG UGM drg. Raras Ajeng Enggardipta, Sp.KG, PhD. Kepala Departemen Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Cahya Yustisia Hasan, Sp.B.M.M., Subsp. C.O.M.(K). Kaprodi Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Pingky Krisna Arindra, Sp.B.M.M.Subsp.Ped.O.M.(K) beserta staf FKG UGM berlangsung dengan penuh antusias terkait ketimpangan kondisi khususnya pelayanan kesehatan gigi yang masih jauh dari harapan.
Dalam situasi darurat, keterlambatan rujukan bukan pengecualian, melainkan risiko sistemik. Ketika gelombang tinggi menghambat kapal, bahkan suplai oksigen pun terancam terhenti, sebuah ironi di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicanangkan pemerintah daerah.
Krisis yang Lebih Dalam: Kelangkaan Dokter Spesialis
Masalah utama bukan hanya infrastruktur, tetapi kekurangan akut tenaga medis spesialis, khususnya di bidang kedokteran gigi spesialistik seperti bedah mulut. Rumah Sakit Abuya yang melayani sekitar 100 ribu penduduk kepulauan tidak terdapat satu pun dokter gigi spesialis. Bahkan di wilayah daratan Sumenep, jumlahnya sangat terbatas.
Akibatnya, pasien dengan kasus kompleks harus dirujuk ke kota lain seperti Surabaya sebuah proses yang mahal, lama, dan berisiko tinggi.
Padahal, secara kebijakan, layanan sudah “gratis” melalui BPJS. Namun dalam praktiknya, ketiadaan tenaga spesialis membuat jaminan kesehatan kehilangan makna substansinya.
Ketika Regulasi Tidak Membaca Realitas
Ironi semakin dalam ketika kebijakan pusat tidak sepenuhnya sinkron dengan kondisi daerah. Sumenep, meski memiliki karakteristik kepulauan ekstrem, tidak dikategorikan sebagai daerah terpencil secara administratif, sehingga tidak memenuhi syarat penempatan residen dokter.
Akibatnya, skema distribusi tenaga medis berbasis pendidikan yang seharusnya menjadi solusi tidak dapat dimanfaatkan.
Ini menunjukkan satu hal krusial: standar nasional sering kali gagal menangkap kompleksitas lokal, sehingga kebijakan menjadi kaku dan tidak adaptif.
Strategi Bertahan: Dari Beasiswa hingga “Kontrak Moral”
Menghadapi kebuntuan struktural, pemerintah daerah memilih jalur alternatif: Mengirim dokter untuk sekolah spesialis melalui beasiswa. Memberikan insentif tinggi (hingga puluhan juta rupiah) bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di kepulauan. Merancang skema pendidikan bagi putra daerah dengan harapan mereka akan kembali mengabdi.
Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua dokter yang disekolahkan kembali ke daerah asal, meskipun telah menandatangani komitmen.
Fenomena ini membuka dilema etis sekaligus struktural:Apakah cukup dengan kontrak formal untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan?Ataukah diperlukan pendekatan yang lebih sistemik—mengikat secara sosial, ekonomi, dan profesional?
Meretas Harapan Sinergitas Kampus dan Pemerintah Daerah
Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UGM menjadi titik terang. Tidak hanya dalam bentuk pendidikan dokter spesialis, tetapi juga potensi: Pengiriman tenaga medis berbasis supervisi, program pengabdian Masyarakat.
Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi resiprokal di mana daerah tidak hanya menjadi “objek”, tetapi juga mitra aktif dalam sistem pendidikan kesehatan.
Dimensi Sosial: Ketika Sakit adalah Urusan Kolektif
Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Sumenep memiliki kekuatan sosial yang unik. Dalam budaya lokal, ketika satu orang sakit, seluruh komunitas ikut terlibat, sebuah solidaritas yang menjadi penyangga di tengah lemahnya sistem formal.
Namun solidaritas sosial tidak bisa menggantikan peran negara.
Negara Harus Hadir Secara Nyata
Kasus Sumenep mengungkap problem klasik pembangunan Indonesia, ketimpangan bukan hanya antar wilayah, tetapi juga antara kebijakan dan kenyataan. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati:
Reklasifikasi daerah terpencil harus berbasis realitas geografis, bukan administratif semata.
Distribusi tenaga kesehatan perlu pendekatan insentif + kewajiban yang lebih kuat dan terukur .
Desentralisasi kebijakan kesehatan harus memberi ruang adaptasi bagi daerah kepulauan .
Investasi jangka panjang pada SDM lokal menjadi solusi paling berkelanjutan.
Apakah keadilan kesehatan di Indonesia benar-benar merata?
Sumenep bukan sekadar cerita tentang daerah pinggiran, hal ini adalah cermin dari pertanyaan besar. Di tengah gelombang laut dan keterbatasan akses, perjuangan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa harapan tetap ada. Namun tanpa reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak, perjuangan itu akan terus berjalan di tempat.
Dan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil itu, waktu bukan sekadar angkamelainkan penentu antara hidup dan kehilangan.
(Reporter & Fotografi: Andri Wicaksono)
