BERITA

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pemeringkatan QS World University Ranking (WUR) by Subject 2026. Dua bidang ilmu di bawah naungan Fisipol berhasil menembus jajaran 100 dan 200 besar dunia. Bidang development studies mencatatkan kenaikan signifikan dengan masuk dalam peringkat 50-100 besar dunia. Sementara itu, bidang politics & international studies, tetap konsisten berada di jajaran 150-200 besar dunia. Untuk bidang ilmu Development Studies, UGM berada di peringkat 1 di Indonesia diikuti oleh UI yang berada di peringkat 2 dan 101-150 dunia. Sementara dari dalam bidang ilmu Politic and international studies, UGM berada di peringkat 1 di Indonesia, diikuti oleh UI, Unair dan Universitas Hasanudin. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM, Prof. Poppy Sulistyaning Winanti menyatakan bahwa keberhasilan ini bukan semata-semata bertolak dari kerja satu program studi, melainkan hasil kolaborasi interdisipliner. “Pembagian QS by Subject tidak secara kaku sejalan dengan pembagian prodi di UGM. Sebagai contoh, development studies diisi oleh berbagai prodi dengan konsentrasi serupa. Ini bukti bahwa pendekatan interdisipliner dan multidispiliner di UGM relatif berhasil,” ujarnya, Selasa (7/4) Poppy menekankan bahwa kerangka berpikir kolaborasi harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kontribusi dan reputasi akademik di tingkat global. Ia menjelaskan bahwa selama ini sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak reputasi internasional dan berdampak langsung pada civitas terus dilakukan, misalnya kontribusi aktif Fisipol dalam Global Humanities Alliance (GHA). “Fisipol menjadi bagian dari aliansi studi-studi humaniora secara global yang melibatkan delapan universitas dari berbagai macam negara. Kami mengembangkan berbagai macam kerja sama, mulai dari menyelenggarakan seminar, bidding research grant, dan lain sebagainya,” terangnya. Lebih lanjut, Prof. Poppy menjelaskan bahwa melalui aliansi GHA, Fisipol turut mengembangkan riset yang selaras dengan topik utama penelitian fakultas. “Beberapa isu strategis yang menjadi fokus kajian bersama mitra internasional tersebut, meliputi sustainability, respons terhadap climate change, demokrasi, public humanities, hingga decolonizing knowledge,” jelasnya. Sementara itu, guna memperkuat ekosistem akademik di sisi internal, Fisipol juga rutin mengundang sejumlah pakar terkemuka dunia untuk menjadi dosen tamu. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jaringan riset sekaligus memperkenalkan keunggulan akademik fakultas. “Kehadiran pada visiting fellows ini menjadi instrumen penting bagi kami membangun reputasi akademik. Selain itu, kami juga terus mengembangkan berbagai program joint courses dengan mengundang pakar sebagai dosen tamu,” jelasnya. Lebih lanjut, mengamati hasil dari tiap subjek dalam penelitian, Poppy mengakui tantangan terbesar berada pada peningkatan H-index dan produktivitas publikasi internasional. Untuk mengatasinya, ia menjelaskan bahwa fakultas telah menjalankan skema hibah riset kompetitif selama lebih dari 10 tahun yang mewajibkan kolaborasi dengan peneliti atau dosen asing yang bereputasi. “Hasil dari riset kolaboratif itu nantinya akan meningkatkan H-indeks dosen-dosen Fisipol UGM,” tambahnya. Kemudian, dalam upaya menangkap semangat zaman, Fisipol UGM terus mempercepat transformasi digital, terutama dalam menghadirkan pakar internasional ke ruang kelas. Prof. Poppy menjelaskan bahwa sejak masa pandemi, Fisipol telah mengembangkan Learning Management System (LMS) mandiri yang bernama Focus. “Ketika dosen asing mengisi kelas, kita kelola juga secara online. Pemaparan tersebut kami digitalisasikan melalui Focus untuk kebutuhan perkuliahan yang tidak hanya saat itu, tetapi juga jangka panjang,” pungkasnya. Lebih dalam, meski terus memacu reputasi internasional, Fisipol UGM menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat universitas melupakan fungsi dasarnya. Poppy menekankan bahwa upaya meningkatkan peringkat global dan kontribusi nyata kepada masyarakat harus berjalan secara paralel. “Reputasi global itu penting. Akan tetapi, bukan berarti kita melupakan fungsi perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Semua harus saling menopang sesuai dengan nilai tridharma,” pungkasnya. Penulis : Aldi Firmansyah Editor : Gusti Grehenson Foto : Humas UGM

• headline
• SDGs
• SDG 4: Pendidikan Berkualitas
• SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan
• SDG 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat
• SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
• Peringkat 1 di Indonesia

Di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep yang meliputi ratusan kepulauan kecil, terdapat paradoks layanan kesehatan, terlebih pelayanan kesehatan gigi. Secara administratif bagian dari Propinsi Jawa Timur, namun secara realitas geografis dan akses layanan, menyerupai wilayah terpencil wilayah Indonesia timur. Dengan 126 pulau yang sebagian besarberpenghuni dan tersebar berjauhan, tantangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar soal fasilitas, tetapi juga tentang tekad & keberanian menembus deburan ombak menuju layanan kesehatan masyarakat yang memadai. Bentang Alam Menguji Integritas Bangsa Perjalanan menuju salah satu wilayah terluar seperti Masalembu bisa memakan waktu hingga 18 jam perjalanan laut. Bahkan dari pusat kabupaten ke rumah sakit di Pulau Kangayan, masih dibutuhkan waktu tambahan berjam-jam, baik melalui laut maupun udara yang terbatas frekuensinya.  Kondisi ini menciptakan realitas keras, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya soal biaya, tetapi soal jarak, cuaca, dan ketersediaan transportasi. Rabu, 1 April 2026 FKG UGM menerima kunjungan kemitraan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang diawaki oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep drg. Ellya Fardasah, M.Kes. Moh Nur Insan, S.Kep., M.Kes (Kepala Bidang-Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) Deddi Wahyono, S.Kep.Ners (Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep),  Syarifa Ainun, S.K.M. (Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) drg. Azmi Fauzan Nurwansyah (Dokter Gigi Puskesmas Pasongsongan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) diterima oleh Dekan FKG UGM Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Pengabdian Masyarakat, & Riset, drg. Triana Wahyu Utami, MDSc, Ph.D) Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. drg. Rosa Amalia, M.Kes. Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan, Aset. IT drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D, Kepala Unit Kerja Sama FKG UGM drg. Raras Ajeng Enggardipta, Sp.KG, PhD. Kepala Departemen Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Cahya Yustisia Hasan, Sp.B.M.M., Subsp. C.O.M.(K). Kaprodi Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Pingky Krisna Arindra, Sp.B.M.M.Subsp.Ped.O.M.(K) beserta staf FKG UGM berlangsung dengan penuh antusias terkait ketimpangan kondisi khususnya pelayanan kesehatan gigi yang masih jauh dari harapan. Dalam situasi darurat, keterlambatan rujukan bukan pengecualian, melainkan risiko sistemik. Ketika gelombang tinggi menghambat kapal, bahkan suplai oksigen pun terancam terhenti, sebuah ironi di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Krisis yang Lebih Dalam: Kelangkaan Dokter Spesialis Masalah utama bukan hanya infrastruktur, tetapi kekurangan akut tenaga medis spesialis, khususnya di bidang kedokteran gigi spesialistik seperti bedah mulut. Rumah Sakit Abuya yang melayani sekitar 100 ribu penduduk kepulauan tidak terdapat satu pun dokter gigi spesialis. Bahkan di wilayah daratan Sumenep, jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, pasien dengan kasus kompleks harus dirujuk ke kota lain seperti Surabaya sebuah proses yang mahal, lama, dan berisiko tinggi. Padahal, secara kebijakan, layanan sudah “gratis” melalui BPJS. Namun dalam praktiknya, ketiadaan tenaga spesialis membuat jaminan kesehatan kehilangan makna substansinya. Ketika Regulasi Tidak Membaca Realitas Ironi semakin dalam ketika kebijakan pusat tidak sepenuhnya sinkron dengan kondisi daerah. Sumenep, meski memiliki karakteristik kepulauan ekstrem, tidak dikategorikan sebagai daerah terpencil secara administratif, sehingga tidak memenuhi syarat penempatan residen dokter. Akibatnya, skema distribusi tenaga medis berbasis pendidikan yang seharusnya menjadi solusi tidak dapat dimanfaatkan. Ini menunjukkan satu hal krusial: standar nasional sering kali gagal menangkap kompleksitas lokal, sehingga kebijakan menjadi kaku dan tidak adaptif. Strategi Bertahan: Dari Beasiswa hingga “Kontrak Moral” Menghadapi kebuntuan struktural, pemerintah daerah memilih jalur alternatif: Mengirim dokter untuk sekolah spesialis melalui beasiswa. Memberikan insentif tinggi (hingga puluhan juta rupiah) bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di kepulauan. Merancang skema pendidikan bagi putra daerah dengan harapan mereka akan kembali mengabdi. Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua dokter yang disekolahkan kembali ke daerah asal, meskipun telah menandatangani komitmen. Fenomena ini membuka dilema etis sekaligus struktural:Apakah cukup dengan kontrak formal untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan?Ataukah diperlukan pendekatan yang lebih sistemik—mengikat secara sosial, ekonomi, dan profesional? Meretas Harapan Sinergitas Kampus dan Pemerintah Daerah Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UGM menjadi titik terang. Tidak hanya dalam bentuk pendidikan dokter spesialis, tetapi juga potensi: Pengiriman tenaga medis berbasis supervisi, program pengabdian Masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi resiprokal di mana daerah tidak hanya menjadi “objek”, tetapi juga mitra aktif dalam sistem pendidikan kesehatan. Dimensi Sosial: Ketika Sakit adalah Urusan Kolektif Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Sumenep memiliki kekuatan sosial yang unik. Dalam budaya lokal, ketika satu orang sakit, seluruh komunitas ikut terlibat, sebuah solidaritas yang menjadi penyangga di tengah lemahnya sistem formal. Namun solidaritas sosial tidak bisa menggantikan peran negara. Negara Harus Hadir Secara Nyata Kasus Sumenep mengungkap problem klasik pembangunan Indonesia, ketimpangan bukan hanya antar wilayah, tetapi juga antara kebijakan dan kenyataan. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati: Reklasifikasi daerah terpencil harus berbasis realitas geografis, bukan administratif semata. Distribusi tenaga kesehatan perlu pendekatan insentif + kewajiban yang lebih kuat dan terukur . Desentralisasi kebijakan kesehatan harus memberi ruang adaptasi bagi daerah kepulauan . Investasi jangka panjang pada SDM lokal menjadi solusi paling berkelanjutan. Apakah keadilan kesehatan di Indonesia benar-benar merata? Sumenep bukan sekadar cerita tentang daerah pinggiran, hal ini adalah cermin dari pertanyaan besar. Di tengah gelombang laut dan keterbatasan akses, perjuangan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa harapan tetap ada. Namun tanpa reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak, perjuangan itu akan terus berjalan di tempat. Dan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil itu, waktu bukan sekadar angkamelainkan penentu antara hidup dan kehilangan. (Reporter & Fotografi: Andri Wicaksono)

• SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik
• SDG 4: Pendidikan Berkualitas
• SDG 10: Mengurangi Ketidaksetaraan
• SDG 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan