BERITA

Kegiatan Halal Bi Halal (HBH) Keluarga Alumni FMIPA UGM (KAMIPAGAMA) ini merupakan agenda rutin tahunan dari Kamipagama untuk memperkuat sinergi antar alumni dari berbagai angkatan. Pada tahun 2026 ini, acara HBH dilaksanakan pada Sabtu, 11 April 2026 di Karinda Cafe and Resto, Jakarta. Kegiatan HBH tahun 2026 ini dihadiri lebih dari 80 alumni FMIPA yang tersebar dari berbagai angkatan, mulai dari alumni angkatan 1964 sampai dengan alumni angkatan 2021. Kegiatan ini sekaligus merupakan HBH dengan jumlah peserta terbanyak dan sebaran angkatan yang paling lengkap dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam sambutannya, Ketua Kamipagama, Daniel Oscar Baskoro, memaparkan berbagai kegiatan dan capaian dari Kamipagama selama periode kepengurusan dari tahun 2021 hingga tahun 2026 ini.  Testimoni dari beberapa mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa dari alumni melalui program BAKPHIA juga disampaikan dalam bentuk video yang sekaligus sebagai laporan kepada para alumni yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk membantu biaya dari para mahasiswa yang memiliki kendala dari sisi ekonomi dalam studinya. Selain itu, pada acara ini seperti biasa, Dekan FMIPA UGM selaku representasi dari Fakultas MIPA memberikan sharing berupa update informasi tentang perkembangan Fakultas MIPA saat ini dan beberapa agenda yang perlu mendapatkan dukungan dari Alumni sebagai salah satu pemangku kepentingan dari Fakultas. Beberapa kontribusi FMIPA untuk mendukung penyelesaian isu-isu nasional dari sisi scientific, seperti pengembangan berbagai teknologi untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), dan beberapa program lainnya dijelaskan dengan cukup detil kepada para alumni, yang sekaligus sebagai ajakan kepada Alumni untuk ikut berkontribusi dan mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan diakhiri dengan silaturahmi dan ramah tamah agar lebih guyub, rukun, dan migunani. Penulis: Fajar Adi Kusumo Editor: Inna Mutifah Fotografer: Muhamad Muhibudin Zayn Tags:SDGs SDG 4: Pendidikan Berkualitas SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

GUNUNGKIDUL – Sinergi lintas angkatan alumni Fakultas Kehutanan UGM kembali membuahkan hasil nyata bagi pengembangan sarana pendidikan di Hutan Wanagama melalui peresmian renovasi Gedung Asrama Gamal pada Jumat, 3 April 2026. Renovasi gedung ini didukung penuh oleh dana bantuan dari alumni angkatan 1999 dan 2001. Perwakilan angkatan 1999, Umar Said, menyampaikan bahwa bantuan ini diniatkan sebagai andil alumni dalam mendukung pendidikan adik-adik angkatan. Selain digunakan untuk perbaikan Gedung Asrama Gamal, dana sumbangan alumni juga turut digunakan dalam memperbaiki fasilitas lapangan lain seperti Kantor Pinus dan perbaikan mobil pick-up untuk kegiatan operasional. "Gedung ini menjadi monumen bakti kami di kampus. Harapannya, pengembangan fisik yang dilakukan tetap menjaga sisi konservasi dan kelestarian hutan Wanagama," tegas Umar Said. Direktur KHDTK Wanagama I, Dr. Ir. Johanes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc.Forest.Trop., mengapresiasi dan menyambut baik bantuan ini sebagai fasilitas penunjang untuk melayani mahasiswa dan masyarakat luas. Beliau berharap Wanagama tetap konsisten menjadi inspirasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., menekankan bahwa kemandirian fasilitas seperti Gedung Gamal sangat krusial bagi masa depan Wanagama. "Wanagama telah menjadi benchmark internasional. Kesuksesan ini bahkan membawa konsep Wanagama diadopsi di IKN melalui Wanagama Nusantara. Ke depan, Wanagama diharapkan menjadi institusi yang mandiri secara finansial demi keberlanjutan alam," jelas Dekan. Gedung Gamal sendiri memiliki nilai strategis karena merupakan lokasi tetap bagi pelaksanaan berbagai praktik lapangan, seperti Praktik Pengukuran Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Praktik Ilmu Kehutanan dan Pembelajaran Wanagama (PIK-PW) yang telah menggunakan fasilitas ini sejak Januari lalu. Acara diakhiri dengan pemotongan pita, doa bersama, dan ramah tamah lintas generasi rimbawan.   Penulis dan Dokumentasi: Zulva Ulin – Wanagama    

Di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep yang meliputi ratusan kepulauan kecil, terdapat paradoks layanan kesehatan, terlebih pelayanan kesehatan gigi. Secara administratif bagian dari Propinsi Jawa Timur, namun secara realitas geografis dan akses layanan, menyerupai wilayah terpencil wilayah Indonesia timur. Dengan 126 pulau yang sebagian besarberpenghuni dan tersebar berjauhan, tantangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar soal fasilitas, tetapi juga tentang tekad & keberanian menembus deburan ombak menuju layanan kesehatan masyarakat yang memadai. Bentang Alam Menguji Integritas Bangsa Perjalanan menuju salah satu wilayah terluar seperti Masalembu bisa memakan waktu hingga 18 jam perjalanan laut. Bahkan dari pusat kabupaten ke rumah sakit di Pulau Kangayan, masih dibutuhkan waktu tambahan berjam-jam, baik melalui laut maupun udara yang terbatas frekuensinya.  Kondisi ini menciptakan realitas keras, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya soal biaya, tetapi soal jarak, cuaca, dan ketersediaan transportasi. Rabu, 1 April 2026 FKG UGM menerima kunjungan kemitraan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang diawaki oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep drg. Ellya Fardasah, M.Kes. Moh Nur Insan, S.Kep., M.Kes (Kepala Bidang-Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) Deddi Wahyono, S.Kep.Ners (Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep),  Syarifa Ainun, S.K.M. (Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) drg. Azmi Fauzan Nurwansyah (Dokter Gigi Puskesmas Pasongsongan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) diterima oleh Dekan FKG UGM Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Pengabdian Masyarakat, & Riset, drg. Triana Wahyu Utami, MDSc, Ph.D) Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. drg. Rosa Amalia, M.Kes. Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan, Aset. IT drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D, Kepala Unit Kerja Sama FKG UGM drg. Raras Ajeng Enggardipta, Sp.KG, PhD. Kepala Departemen Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Cahya Yustisia Hasan, Sp.B.M.M., Subsp. C.O.M.(K). Kaprodi Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Pingky Krisna Arindra, Sp.B.M.M.Subsp.Ped.O.M.(K) beserta staf FKG UGM berlangsung dengan penuh antusias terkait ketimpangan kondisi khususnya pelayanan kesehatan gigi yang masih jauh dari harapan. Dalam situasi darurat, keterlambatan rujukan bukan pengecualian, melainkan risiko sistemik. Ketika gelombang tinggi menghambat kapal, bahkan suplai oksigen pun terancam terhenti, sebuah ironi di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Krisis yang Lebih Dalam: Kelangkaan Dokter Spesialis Masalah utama bukan hanya infrastruktur, tetapi kekurangan akut tenaga medis spesialis, khususnya di bidang kedokteran gigi spesialistik seperti bedah mulut. Rumah Sakit Abuya yang melayani sekitar 100 ribu penduduk kepulauan tidak terdapat satu pun dokter gigi spesialis. Bahkan di wilayah daratan Sumenep, jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, pasien dengan kasus kompleks harus dirujuk ke kota lain seperti Surabaya sebuah proses yang mahal, lama, dan berisiko tinggi. Padahal, secara kebijakan, layanan sudah “gratis” melalui BPJS. Namun dalam praktiknya, ketiadaan tenaga spesialis membuat jaminan kesehatan kehilangan makna substansinya. Ketika Regulasi Tidak Membaca Realitas Ironi semakin dalam ketika kebijakan pusat tidak sepenuhnya sinkron dengan kondisi daerah. Sumenep, meski memiliki karakteristik kepulauan ekstrem, tidak dikategorikan sebagai daerah terpencil secara administratif, sehingga tidak memenuhi syarat penempatan residen dokter. Akibatnya, skema distribusi tenaga medis berbasis pendidikan yang seharusnya menjadi solusi tidak dapat dimanfaatkan. Ini menunjukkan satu hal krusial: standar nasional sering kali gagal menangkap kompleksitas lokal, sehingga kebijakan menjadi kaku dan tidak adaptif. Strategi Bertahan: Dari Beasiswa hingga “Kontrak Moral” Menghadapi kebuntuan struktural, pemerintah daerah memilih jalur alternatif: Mengirim dokter untuk sekolah spesialis melalui beasiswa. Memberikan insentif tinggi (hingga puluhan juta rupiah) bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di kepulauan. Merancang skema pendidikan bagi putra daerah dengan harapan mereka akan kembali mengabdi. Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua dokter yang disekolahkan kembali ke daerah asal, meskipun telah menandatangani komitmen. Fenomena ini membuka dilema etis sekaligus struktural:Apakah cukup dengan kontrak formal untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan?Ataukah diperlukan pendekatan yang lebih sistemik—mengikat secara sosial, ekonomi, dan profesional? Meretas Harapan Sinergitas Kampus dan Pemerintah Daerah Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UGM menjadi titik terang. Tidak hanya dalam bentuk pendidikan dokter spesialis, tetapi juga potensi: Pengiriman tenaga medis berbasis supervisi, program pengabdian Masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi resiprokal di mana daerah tidak hanya menjadi “objek”, tetapi juga mitra aktif dalam sistem pendidikan kesehatan. Dimensi Sosial: Ketika Sakit adalah Urusan Kolektif Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Sumenep memiliki kekuatan sosial yang unik. Dalam budaya lokal, ketika satu orang sakit, seluruh komunitas ikut terlibat, sebuah solidaritas yang menjadi penyangga di tengah lemahnya sistem formal. Namun solidaritas sosial tidak bisa menggantikan peran negara. Negara Harus Hadir Secara Nyata Kasus Sumenep mengungkap problem klasik pembangunan Indonesia, ketimpangan bukan hanya antar wilayah, tetapi juga antara kebijakan dan kenyataan. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati: Reklasifikasi daerah terpencil harus berbasis realitas geografis, bukan administratif semata. Distribusi tenaga kesehatan perlu pendekatan insentif + kewajiban yang lebih kuat dan terukur . Desentralisasi kebijakan kesehatan harus memberi ruang adaptasi bagi daerah kepulauan . Investasi jangka panjang pada SDM lokal menjadi solusi paling berkelanjutan. Apakah keadilan kesehatan di Indonesia benar-benar merata? Sumenep bukan sekadar cerita tentang daerah pinggiran, hal ini adalah cermin dari pertanyaan besar. Di tengah gelombang laut dan keterbatasan akses, perjuangan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa harapan tetap ada. Namun tanpa reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak, perjuangan itu akan terus berjalan di tempat. Dan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil itu, waktu bukan sekadar angkamelainkan penentu antara hidup dan kehilangan. (Reporter & Fotografi: Andri Wicaksono)