Dr. dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) yang kini memimpin Kota Yogyakarta menyebut kesehatan sebagai kunci keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ia memulainya dari tumpukan sampah dan pemberdayaan perempuan.
Di hadapan mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Gadjah Mada, Rabu, 30 September 2026, Wali Kota Yogyakarta dr. Hasto Wardoyo membuka paparannya dengan sebuah pergeseran. Dulu, katanya, pembangunan bertumpu pada kekuatan pemimpin puncak. Kini yang menentukan adalah dukungan komunitas. Ia juga menambahkan bahwa semua itu bukan untuk mencari ketenaran.
Diskusi yang dipandu Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasan Basri, MA itu berlangsung dengan banyak pertanyaan dari mahasiswa. dr. Hasto Wardoyo, yang berlatar belakang dokter, memaparkan peta persoalan kota dengan gaya seorang klinisi: mencari titik yang paling menentukan.
Daya Ungkit dan Enam Pilar
Prinsip praktisnya, menurut Hasto, adalah orientasi geografis. Pemerintah tidak perlu menyentuh semua wilayah, cukup daerah yang bila diintervensi akan mendongkrak hasil secara signifikan. Dengan cara itu, angka bisa naik pesat tanpa harus mengintervensi semuanya. Transformasi enam pilar kesehatan, ujarnya, menjadi referensi yang tidak bisa ditinggalkan.
Tujuan akhirnya adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan unggul untuk menuju negara maju. Di titik ini Hasto menaruh perhatian khusus pada perempuan. Perempuan yang sehat dan produktif, katanya, meringankan beban keluarga dan mempengaruhi kesehatan seluruh anggotanya. Populasi perempuan terus membesar, dan angka harapan hidup mereka lebih panjang daripada laki-laki. Jika perempuan tidak bekerja, mereka berisiko menjadi beban.
Faktor penentu lain adalah remaja. Pernikahan usia dini, menurut dia, berujung pada sakit dan rasa tidak aman di usia tua, dengan beban yang berat tidak hanya pada kesehatan tetapi juga ekonomi.
Indeks Modal Manusia dan Bonus Demografi
Hasto lalu menyinggung indeks modal manusia (human capital index), yang komponennya sangat dipengaruhi kesehatan: partisipasi sekolah, stunting, angka kematian, dan risiko bertahan hidup pada usia produktif. Indonesia, katanya, berada di urutan ke-96, dan itu yang membuat Indonesia masih jauh dari negara maju.
Di Pulau Jawa, struktur penduduk sudah bergerak menuju penuaan. Yogyakarta bahkan berada di peringkat pertama di antara sepuluh provinsi dengan proporsi penduduk tua tertinggi. Era bonus demografi, menurut Hasto, adalah kesempatan 20 tahun ke depan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Bila kesempatan itu terlewat, Indonesia akan masuk ke fase penduduk menua yang lebih berat. Kuncinya: SDM yang sehat, terampil, dan berpendidikan baik.
Stunting Turun, Kesehatan Jiwa Tidak
Ada catatan yang membuat Hasto resah. Meski angka stunting turun, kesehatan mental masyarakat tidak membaik, bahkan naik. Ia menyebut perceraian meningkat pesat, mencapai 500 ribu kasus per tahun pada 2025, sementara angka pernikahan terus turun hingga tinggal sekitar 1,7 juta. Penyebab perceraian, menurut dia, adalah hubungan yang toxic. Provinsi DIY, ia menambahkan, termasuk tinggi dalam jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Ia juga mencatat pergeseran perilaku seksual. Pada 1994, kontak seksual pertama umumnya terjadi di awal usia 20-an. Kini terjadi sebelum usia 20 tahun.
Untuk Kota Yogyakarta, Hasto menyebut sederet tantangan: stunting, tuberkulosis, gangguan jiwa, penyakit tidak menular yang mendominasi, air dan sanitasi, serta sampah. Menurut dia, 70 persen latar belakang stunting berasal dari kesehatan lingkungan. Pencegahannya harus dilakukan dalam 1.000 hari pertama kehidupan, karena "template manusia" selesai dibentuk pada usia 24 bulan.
Karena itu pendekatannya menyentuh lingkungan. Pemerintah kota memasang penghalang sampah di sungai dengan harapan stunting dan TB ikut menurun. Rumah yang membelakangi sungai dihadapkan ke sungai, agar warga tak lagi menjadikannya tempat buang. Targetnya lingkungan bersih, sungai bersih, dan saluran air yang baik.
Perang Melawan Tumpukan Sampah
Ketika Indra dari KMPK menanyakan isu paling pelik di Yogyakarta, Hasto langsung menunjuk sampah. Saat awal menjabat, volume sampah kota 300 sampai 400 ton, dan 45 depo menumpuk bertahun-tahun hingga meluber ke pinggir jalan. Strateginya adalah quick win 100 hari kerja: mereduksi sampah di depo. Targetnya, kota tidak lagi bergantung pada Piyungan. Kini, katanya, tinggal 12 depo yang selalu bersih.
Ia meminta para lurah berkomitmen pada perilaku hijau dan memilah sampah dengan baik agar tidak ada sampah di pinggir jalan. Untuk sungai, pemerintah kota tidak lagi mengandalkan cara lama. Mereka membeli perahu dan menurunkan alat berat. "Masalah sampah menjadi masalah yang serius di Kota Jogja," kata Hasto, dalam inti pernyataannya.
Lansia, Stroke, dan Shelter untuk Pasien Jiwa
Persoalan berikutnya adalah penuaan penduduk. Hasto bercerita, di posyandu kini banyak ditemui lansia berusia 60–70 tahun. Penyakit juara di rumah sakit adalah stroke. Pemerintah kota menyiapkan skrining lansia setiap tiga bulan, membangun surveilans bersama Fakultas Kedokteran UGM, dan membuka sekolah lansia untuk deteksi dini.
Soal kesehatan mental, yang ditanyakan Maharani dari KMPK, Hasto menyebut isu itu sebagai prioritas, bahkan lebih dari prioritas. Rumah sakit Pratama memperbanyak psikolog di rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah kota juga membangun sistem rujukan dari sekolah: guru bimbingan dan penyuluhan diminta mengidentifikasi siswa, dan yang tak teratasi dirujuk ke rumah sakit.
Hasto juga menyoroti celah yang kerap luput: pasien yang keluar dari rumah sakit jiwa tanpa kepesertaan BPJS, sementara keluarga belum sanggup merawat di rumah. Untuk itu pemerintah kota sedang mengidentifikasi lokasi yang bisa dikembangkan menjadi shelter transisi.
Belanja Kesehatan dan Gotong Royong
Dari Emil, KMPK, muncul pertanyaan soal pembiayaan setelah mandatory spending dihapus dalam undang-undang kesehatan baru, serta insentif agar dokter spesialis mau bertugas di daerah terpencil. Hasto menjawab tidak ada kepala daerah yang berani memangkas anggaran kesehatan di bawah 10 persen, karena layanan kesehatan sangat sensitif. Di Yogyakarta, belanja kesehatan malah lebih dari 20 persen. Warga tanpa kartu BPJS dibantu, termasuk bantuan Rp5 juta untuk perawatan kelas 3, dan bila penuh kelas 3 bisa naik ke kelas 2 dengan skema berbagi biaya (cost sharing).
Soal dokter, ia berpendapat sistemnya sederhana: dokter hanya butuh kepastian, yakni kepastian waktu, regulasi, dan pembayaran.
Pertanyaan Mubasysyir tentang pembangunan rumah dijawab dengan terus terang. Anggaran memakai APBD, ada pula dana pinjaman, sebab masa jabatannya tinggal empat tahun anggaran. Karena status tanah sering tidak jelas, ia merencanakan 200 rumah dibangun sepenuhnya dengan gotong royong tanpa APBD maupun APBN. Bila ada yang menyumbang, wali kota akan datang membentuk panitia dan ikut bergotong royong.
Penulis: Nanda Melania.
