BERITA

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pemeringkatan QS World University Ranking (WUR) by Subject 2026. Dua bidang ilmu di bawah naungan Fisipol berhasil menembus jajaran 100 dan 200 besar dunia. Bidang development studies mencatatkan kenaikan signifikan dengan masuk dalam peringkat 50-100 besar dunia. Sementara itu, bidang politics & international studies, tetap konsisten berada di jajaran 150-200 besar dunia. Untuk bidang ilmu Development Studies, UGM berada di peringkat 1 di Indonesia diikuti oleh UI yang berada di peringkat 2 dan 101-150 dunia. Sementara dari dalam bidang ilmu Politic and international studies, UGM berada di peringkat 1 di Indonesia, diikuti oleh UI, Unair dan Universitas Hasanudin. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fisipol UGM, Prof. Poppy Sulistyaning Winanti menyatakan bahwa keberhasilan ini bukan semata-semata bertolak dari kerja satu program studi, melainkan hasil kolaborasi interdisipliner. “Pembagian QS by Subject tidak secara kaku sejalan dengan pembagian prodi di UGM. Sebagai contoh, development studies diisi oleh berbagai prodi dengan konsentrasi serupa. Ini bukti bahwa pendekatan interdisipliner dan multidispiliner di UGM relatif berhasil,” ujarnya, Selasa (7/4) Poppy menekankan bahwa kerangka berpikir kolaborasi harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kontribusi dan reputasi akademik di tingkat global. Ia menjelaskan bahwa selama ini sejumlah langkah strategis untuk mendongkrak reputasi internasional dan berdampak langsung pada civitas terus dilakukan, misalnya kontribusi aktif Fisipol dalam Global Humanities Alliance (GHA). “Fisipol menjadi bagian dari aliansi studi-studi humaniora secara global yang melibatkan delapan universitas dari berbagai macam negara. Kami mengembangkan berbagai macam kerja sama, mulai dari menyelenggarakan seminar, bidding research grant, dan lain sebagainya,” terangnya. Lebih lanjut, Prof. Poppy menjelaskan bahwa melalui aliansi GHA, Fisipol turut mengembangkan riset yang selaras dengan topik utama penelitian fakultas. “Beberapa isu strategis yang menjadi fokus kajian bersama mitra internasional tersebut, meliputi sustainability, respons terhadap climate change, demokrasi, public humanities, hingga decolonizing knowledge,” jelasnya. Sementara itu, guna memperkuat ekosistem akademik di sisi internal, Fisipol juga rutin mengundang sejumlah pakar terkemuka dunia untuk menjadi dosen tamu. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jaringan riset sekaligus memperkenalkan keunggulan akademik fakultas. “Kehadiran pada visiting fellows ini menjadi instrumen penting bagi kami membangun reputasi akademik. Selain itu, kami juga terus mengembangkan berbagai program joint courses dengan mengundang pakar sebagai dosen tamu,” jelasnya. Lebih lanjut, mengamati hasil dari tiap subjek dalam penelitian, Poppy mengakui tantangan terbesar berada pada peningkatan H-index dan produktivitas publikasi internasional. Untuk mengatasinya, ia menjelaskan bahwa fakultas telah menjalankan skema hibah riset kompetitif selama lebih dari 10 tahun yang mewajibkan kolaborasi dengan peneliti atau dosen asing yang bereputasi. “Hasil dari riset kolaboratif itu nantinya akan meningkatkan H-indeks dosen-dosen Fisipol UGM,” tambahnya. Kemudian, dalam upaya menangkap semangat zaman, Fisipol UGM terus mempercepat transformasi digital, terutama dalam menghadirkan pakar internasional ke ruang kelas. Prof. Poppy menjelaskan bahwa sejak masa pandemi, Fisipol telah mengembangkan Learning Management System (LMS) mandiri yang bernama Focus. “Ketika dosen asing mengisi kelas, kita kelola juga secara online. Pemaparan tersebut kami digitalisasikan melalui Focus untuk kebutuhan perkuliahan yang tidak hanya saat itu, tetapi juga jangka panjang,” pungkasnya. Lebih dalam, meski terus memacu reputasi internasional, Fisipol UGM menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat universitas melupakan fungsi dasarnya. Poppy menekankan bahwa upaya meningkatkan peringkat global dan kontribusi nyata kepada masyarakat harus berjalan secara paralel. “Reputasi global itu penting. Akan tetapi, bukan berarti kita melupakan fungsi perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Semua harus saling menopang sesuai dengan nilai tridharma,” pungkasnya. Penulis : Aldi Firmansyah Editor : Gusti Grehenson Foto : Humas UGM

GUNUNGKIDUL – Sinergi lintas angkatan alumni Fakultas Kehutanan UGM kembali membuahkan hasil nyata bagi pengembangan sarana pendidikan di Hutan Wanagama melalui peresmian renovasi Gedung Asrama Gamal pada Jumat, 3 April 2026. Renovasi gedung ini didukung penuh oleh dana bantuan dari alumni angkatan 1999 dan 2001. Perwakilan angkatan 1999, Umar Said, menyampaikan bahwa bantuan ini diniatkan sebagai andil alumni dalam mendukung pendidikan adik-adik angkatan. Selain digunakan untuk perbaikan Gedung Asrama Gamal, dana sumbangan alumni juga turut digunakan dalam memperbaiki fasilitas lapangan lain seperti Kantor Pinus dan perbaikan mobil pick-up untuk kegiatan operasional. "Gedung ini menjadi monumen bakti kami di kampus. Harapannya, pengembangan fisik yang dilakukan tetap menjaga sisi konservasi dan kelestarian hutan Wanagama," tegas Umar Said. Direktur KHDTK Wanagama I, Dr. Ir. Johanes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc.Forest.Trop., mengapresiasi dan menyambut baik bantuan ini sebagai fasilitas penunjang untuk melayani mahasiswa dan masyarakat luas. Beliau berharap Wanagama tetap konsisten menjadi inspirasi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., menekankan bahwa kemandirian fasilitas seperti Gedung Gamal sangat krusial bagi masa depan Wanagama. "Wanagama telah menjadi benchmark internasional. Kesuksesan ini bahkan membawa konsep Wanagama diadopsi di IKN melalui Wanagama Nusantara. Ke depan, Wanagama diharapkan menjadi institusi yang mandiri secara finansial demi keberlanjutan alam," jelas Dekan. Gedung Gamal sendiri memiliki nilai strategis karena merupakan lokasi tetap bagi pelaksanaan berbagai praktik lapangan, seperti Praktik Pengukuran Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Praktik Ilmu Kehutanan dan Pembelajaran Wanagama (PIK-PW) yang telah menggunakan fasilitas ini sejak Januari lalu. Acara diakhiri dengan pemotongan pita, doa bersama, dan ramah tamah lintas generasi rimbawan.   Penulis dan Dokumentasi: Zulva Ulin – Wanagama    

Di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep yang meliputi ratusan kepulauan kecil, terdapat paradoks layanan kesehatan, terlebih pelayanan kesehatan gigi. Secara administratif bagian dari Propinsi Jawa Timur, namun secara realitas geografis dan akses layanan, menyerupai wilayah terpencil wilayah Indonesia timur. Dengan 126 pulau yang sebagian besarberpenghuni dan tersebar berjauhan, tantangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bukan sekadar soal fasilitas, tetapi juga tentang tekad & keberanian menembus deburan ombak menuju layanan kesehatan masyarakat yang memadai. Bentang Alam Menguji Integritas Bangsa Perjalanan menuju salah satu wilayah terluar seperti Masalembu bisa memakan waktu hingga 18 jam perjalanan laut. Bahkan dari pusat kabupaten ke rumah sakit di Pulau Kangayan, masih dibutuhkan waktu tambahan berjam-jam, baik melalui laut maupun udara yang terbatas frekuensinya.  Kondisi ini menciptakan realitas keras, akses terhadap layanan kesehatan bukan hanya soal biaya, tetapi soal jarak, cuaca, dan ketersediaan transportasi. Rabu, 1 April 2026 FKG UGM menerima kunjungan kemitraan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang diawaki oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep drg. Ellya Fardasah, M.Kes. Moh Nur Insan, S.Kep., M.Kes (Kepala Bidang-Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) Deddi Wahyono, S.Kep.Ners (Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep),  Syarifa Ainun, S.K.M. (Pengelola Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) drg. Azmi Fauzan Nurwansyah (Dokter Gigi Puskesmas Pasongsongan Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep) diterima oleh Dekan FKG UGM Prof. drg. Suryono, SH, MM, Ph.D, Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Pengabdian Masyarakat, & Riset, drg. Triana Wahyu Utami, MDSc, Ph.D) Wakil Dekan Bidang Akademik Prof. Dr. drg. Rosa Amalia, M.Kes. Wakil Dekan Bidang SDM, Keuangan, Aset. IT drg. Heribertus Dedy Kusuma Yulianto, M.Biotech., Ph.D, Kepala Unit Kerja Sama FKG UGM drg. Raras Ajeng Enggardipta, Sp.KG, PhD. Kepala Departemen Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Cahya Yustisia Hasan, Sp.B.M.M., Subsp. C.O.M.(K). Kaprodi Bedah Mulut & Maksilofasial drg. Pingky Krisna Arindra, Sp.B.M.M.Subsp.Ped.O.M.(K) beserta staf FKG UGM berlangsung dengan penuh antusias terkait ketimpangan kondisi khususnya pelayanan kesehatan gigi yang masih jauh dari harapan. Dalam situasi darurat, keterlambatan rujukan bukan pengecualian, melainkan risiko sistemik. Ketika gelombang tinggi menghambat kapal, bahkan suplai oksigen pun terancam terhenti, sebuah ironi di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Krisis yang Lebih Dalam: Kelangkaan Dokter Spesialis Masalah utama bukan hanya infrastruktur, tetapi kekurangan akut tenaga medis spesialis, khususnya di bidang kedokteran gigi spesialistik seperti bedah mulut. Rumah Sakit Abuya yang melayani sekitar 100 ribu penduduk kepulauan tidak terdapat satu pun dokter gigi spesialis. Bahkan di wilayah daratan Sumenep, jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya, pasien dengan kasus kompleks harus dirujuk ke kota lain seperti Surabaya sebuah proses yang mahal, lama, dan berisiko tinggi. Padahal, secara kebijakan, layanan sudah “gratis” melalui BPJS. Namun dalam praktiknya, ketiadaan tenaga spesialis membuat jaminan kesehatan kehilangan makna substansinya. Ketika Regulasi Tidak Membaca Realitas Ironi semakin dalam ketika kebijakan pusat tidak sepenuhnya sinkron dengan kondisi daerah. Sumenep, meski memiliki karakteristik kepulauan ekstrem, tidak dikategorikan sebagai daerah terpencil secara administratif, sehingga tidak memenuhi syarat penempatan residen dokter. Akibatnya, skema distribusi tenaga medis berbasis pendidikan yang seharusnya menjadi solusi tidak dapat dimanfaatkan. Ini menunjukkan satu hal krusial: standar nasional sering kali gagal menangkap kompleksitas lokal, sehingga kebijakan menjadi kaku dan tidak adaptif. Strategi Bertahan: Dari Beasiswa hingga “Kontrak Moral” Menghadapi kebuntuan struktural, pemerintah daerah memilih jalur alternatif: Mengirim dokter untuk sekolah spesialis melalui beasiswa. Memberikan insentif tinggi (hingga puluhan juta rupiah) bagi tenaga medis yang bersedia bertugas di kepulauan. Merancang skema pendidikan bagi putra daerah dengan harapan mereka akan kembali mengabdi. Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua dokter yang disekolahkan kembali ke daerah asal, meskipun telah menandatangani komitmen. Fenomena ini membuka dilema etis sekaligus struktural:Apakah cukup dengan kontrak formal untuk menjamin distribusi tenaga kesehatan?Ataukah diperlukan pendekatan yang lebih sistemik—mengikat secara sosial, ekonomi, dan profesional? Meretas Harapan Sinergitas Kampus dan Pemerintah Daerah Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti UGM menjadi titik terang. Tidak hanya dalam bentuk pendidikan dokter spesialis, tetapi juga potensi: Pengiriman tenaga medis berbasis supervisi, program pengabdian Masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan model kolaborasi resiprokal di mana daerah tidak hanya menjadi “objek”, tetapi juga mitra aktif dalam sistem pendidikan kesehatan. Dimensi Sosial: Ketika Sakit adalah Urusan Kolektif Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Sumenep memiliki kekuatan sosial yang unik. Dalam budaya lokal, ketika satu orang sakit, seluruh komunitas ikut terlibat, sebuah solidaritas yang menjadi penyangga di tengah lemahnya sistem formal. Namun solidaritas sosial tidak bisa menggantikan peran negara. Negara Harus Hadir Secara Nyata Kasus Sumenep mengungkap problem klasik pembangunan Indonesia, ketimpangan bukan hanya antar wilayah, tetapi juga antara kebijakan dan kenyataan. Beberapa poin kritis yang perlu dicermati: Reklasifikasi daerah terpencil harus berbasis realitas geografis, bukan administratif semata. Distribusi tenaga kesehatan perlu pendekatan insentif + kewajiban yang lebih kuat dan terukur . Desentralisasi kebijakan kesehatan harus memberi ruang adaptasi bagi daerah kepulauan . Investasi jangka panjang pada SDM lokal menjadi solusi paling berkelanjutan. Apakah keadilan kesehatan di Indonesia benar-benar merata? Sumenep bukan sekadar cerita tentang daerah pinggiran, hal ini adalah cermin dari pertanyaan besar. Di tengah gelombang laut dan keterbatasan akses, perjuangan tenaga kesehatan dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa harapan tetap ada. Namun tanpa reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak, perjuangan itu akan terus berjalan di tempat. Dan bagi masyarakat di pulau-pulau kecil itu, waktu bukan sekadar angkamelainkan penentu antara hidup dan kehilangan. (Reporter & Fotografi: Andri Wicaksono)

FK-KMK UGM. Sistem Kesehatan Akademik (Academic Health System/AHS) UGM menyelenggarakan program Hibah Terintegrasi AHS periode tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjawab permasalahan prioritas kesehatan di masyarakat. Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya inovasi serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan. Pengumuman penerimaan proposal hibah ini disampaikan pada 30 Maret 2026, dengan cakupan pelaksanaan program di wilayah kerja AHS UGM. Hibah Terintegrasi AHS UGM merupakan instrumen strategis yang mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Setiap kegiatan yang diusulkan diharapkan melibatkan masyarakat sasaran secara aktif agar program yang dijalankan memiliki keberlanjutan dan dampak nyata. Selain itu, proposal wajib menunjukkan keterlibatan berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, rumah sakit anggota AHS UGM beserta jejaringnya, pemerintah daerah, serta stakeholder lain yang relevan dengan isu kesehatan yang diangkat. Dalam skema pendanaan, FK-KMK UGM menyediakan dana hibah maksimal sebesar Rp30.000.000 sebagai stimulan awal. Pengusul juga diberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan pendanaan dari sumber lain yang sah, seperti mitra institusi maupun pemerintah daerah. Dukungan kolaboratif tersebut menjadi nilai tambah dalam proses seleksi proposal, karena mencerminkan kekuatan sinergi antar pihak dalam implementasi program. Setiap proposal diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya secara rinci yang mencakup seluruh sumber pendanaan yang digunakan. Mekanisme penyaluran dana hibah dilakukan secara penuh di awal melalui rekening Ketua Tim Pengusul. Sementara itu, wilayah implementasi program difokuskan pada area kerja AHS UGM yang meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Klaten, Kabupaten Magelang, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Wonosobo. Batas akhir pengumpulan proposal ditetapkan pada 25 April 2026 pukul 23.59 WIB melalui email resmi AHS UGM. Melalui program ini, FK-KMK UGM menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga berkontribusi langsung dalam penguatan sistem kesehatan daerah. Integrasi antara akademisi, layanan kesehatan, dan pemerintah menjadi kunci dalam menghasilkan intervensi yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Program hibah ini juga berkontribusi terhadap pencapaian SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui pengembangan intervensi kesehatan berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan menurunkan beban penyakit di masyarakat, SDG 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur dengan adanya inovasi dalam program hibah yang dilaksanakan, serta SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai karena adanya kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Panduan Hibah dapat diakses melalui tautan berikut ini: ugm.id/PanduanHibahAHS2026 (Kontributor: Ayu Hamida Aprilia).

Perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana ilmiah, melainkan realitas yang mengetuk pintu kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pola curah hujan yang tidak menentu dan penurunan muka air tanah menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup. Menjawab tantangan ini, tim peneliti dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dipimpin oleh Prof. Dr-Ing. Ir. Agus Maryono, IPM., ASEAN.Eng, merilis hasil penelitian krusial di tahun 2025 ini. Bertajuk "Studi Pilihan dalam Memanfaatkan Air Tanah dan Memanen Air Hujan untuk Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia", riset ini menyoroti dua lokasi strategis dengan karakteristik hidrologi yang kontras namun menghadapi tantangan serupa: Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Semarang. Paradigma Baru: Jangan Buang Air ke Laut Selama bertahun-tahun, paradigma pengelolaan air konvensional berfokus pada drainase—membuang air hujan secepat mungkin ke sungai dan laut. Riset ini mengadvokasi perubahan fundamental menuju konsep Pemanenan Air Hujan (PAH). "Air hujan adalah berkah, bukan musibah. Dengan teknologi tepat guna, air hujan dapat dikelola menjadi sumber air bersih yang melimpah, mendukung kesehatan masyarakat, dan bahkan kebutuhan peternakan." Di Kabupaten Gunungkidul, yang kerap diasosiasikan dengan kekeringan saat kemarau, dan Kabupaten Semarang yang mewakili wilayah peri-urban, tim peneliti melakukan survei mendalam serta dialog partisipatif dengan pemerintah dan kelompok masyarakat. Dokumentasi lapangan menunjukkan antusiasme warga dalam mengadopsi teknologi PAH. Selain itu, penggunaan PAH juga dapat menghemat listrik dan menurunkan kadar emisi karbon. Hal ini menjadi salah satu luaran dari penelitian yang dilakukan tahun 2025 ini.   Integrasi Nyata dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran teknis, tetapi secara langsung berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berikut adalah tiga pilar utama dampak penelitian ini: Air Bersih & Sanitasi (SDGs 6) Mengurangi ketergantungan pada air tanah yang semakin dalam dan terkadang mengandung kapur tinggi, menggantinya dengan air hujan yang telah difiltrasi dan layak konsumsi. Penanganan Perubahan Iklim (SDGs 13) Meningkatkan ketahanan masyarakat (resiliensi) terhadap cuaca ekstrem. Saat hujan, air disimpan untuk mencegah banjir; saat kemarau, cadangan air tersedia. Kehidupan Sehat & Sejahtera (SDGs 3) Ketersediaan air bersih berkorelasi langsung dengan penurunan risiko penyakit. Di lokasi penelitian Kabupaten Semarang, air hujan bahkan dimanfaatkan untuk sanitasi peternakan, menciptakan lingkungan yang lebih higienis dan produktif. Menuju Kemandirian Air Nasional Laporan akhir hibah penelitian ini merekomendasikan replikasi model PAH di berbagai wilayah Indonesia. Tim peneliti yang beranggotakan Prof. Himawan Tri Bayu Murti Petrus, Muhammad Sulaiman, D.Eng., serta peneliti muda Adnin Musadri, Daniel Wolo, dan Pratama Tirza, optimis bahwa pendekatan berbasis komunitas adalah kunci. "Masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif yang menunggu bantuan air tangki saat kemarau, melainkan menjadi aktor aktif yang memanen, mengolah, dan memanajemen air mereka sendiri.”

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=MU6NLZXtpyg[/embed] Menuju Keluarga Mandiri dan Berdaya melalui Program POWER. Video ini merupakan video 3 minutes thesis dari Hibah penelitian dosen Sekolah Pascasarjana 2024 dari Prodi Bioetika yang diketuai oleh Prof. Dr. Sismindari, Apt., SU., Ph.D.

Gunungkidul – Hutan Pendidikan dan Pelatihan Wanagama I kembali menggelar acara tahunan Bazar Ramadan dan Pasar Murah pada hari ini, Sabtu, 7 Maret 2026, di Gedung Serbaguna Wanagama. Kegiatan yang telah sukses diselenggarakan sejak tiga tahun terakhir ini bertujuan untuk mengenalkan Wanagama kepada masyarakat luas, memperkuat peran Wanagama sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan, serta mempererat tali silaturahmi antara masyarakat sekitar dengan KHDTK Wanagama I. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan Hutan Wanagama, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang jauh lebih terjangkau di bulan Ramadan ini. Bazar Ramadan dan Pasar Murah tahun ini menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan menarik, di antaranya: Stand Pakaian Bekas Layak Pakai (Thrifting): Menawarkan pakaian bekas layak pakai dengan harga terjangkau. Pasar Murah Sembako: Menyediakan paket sembako yang berisi kebutuhan pokok seperti beras 2,5 kg, gula 1 kg, dan minyak 1 liter. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp 50.000. Tahun ini, Wanagama menyiapkan 300 paket sembako untuk masyarakat sekitar kawasan. Bazar Sembako Diskon: Menyediakan beras 2,5 kg, gula 1 kg, minyak 1 liter, kopi giling, hingga sirup yang di diskon hingga 50% dengan jumlah terbatas. Antusiasme masyarakat sekitar tetap tinggi. Hal ini terlihat dari mengularnya antrian masyarakat yang hendak menukarkan kupon miliknya sejak satu jam sebelum bazar dimulai.  Salah seorang warga Kelurahan Banaran, Nur, mengatakan bahwa adanya Bazar Sembako Murah yang diselenggarakan Wanagama ini selalu dinilai sangat membantu warga dalam menyambut Ramadan. “Kami merasa terbantu dengan adanya bazar sembako yang diselenggarakan Wanagama” ujarnya. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan berbagai pihak, yakni Fakultas Kehutanan, Yayasan Oemi Hani’in, Zoomia Coffee, hingga  para Sahabat Wanagama. Wanagama melalui kegiatan Bazar Ramadan dan Pasar Murah diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang besar secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar dan memperkuat peran Wanagama sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Penulis dan Dokumentasi : Zulva Ulin – Wanagama [gallery size="large" columns="1" ids="9069,9070,9071,9072"]

[caption id="attachment_13676" align="alignnone" width="555"] Dari Air Bersih hingga Pojok Baca, Pengabdian Mahasiswa KKN-PPM UGM di Aceh[/caption] Universitas Gadjah Mada kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN-PPM Peduli Bencana Sumatera 2026. Program ini menjadi wujud nyata kontribusi UGM dalam mendukung fase pemulihan (recovery) pasca bencana melalui pendekatan multidisipliner yang berfokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 30 hari dari akhir Januari hingga awal Maret 2026. Koordinator Unit KKN PPM UGM, Dewarta Bagus Bagaskara, mahasiswa Sekolah Vokasi Departemen Teknik Sipil angkatan 2023, menyampaikan bahwa partisipasinya dilandasi kepedulian kemanusiaan serta keinginan untuk mengaplikasikan ilmu secara langsung di lapangan. “Dorongan utamanya adalah rasa kemanusiaan. Saya merasa ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah akan jauh lebih bermanfaat jika dipraktekkan langsung di lapangan, khususnya dalam fase pemulihan pasca bencana,” ujarnya, Rabu (4/3). Pada sektor infrastruktur, tim KKN-PPM UGM melakukan perbaikan sanitasi warga serta instalasi penjernihan air untuk memastikan akses air bersih kembali tersedia. Selain itu, mahasiswa turut membantu pendistribusian dan pemetaan hunian sementara (huntara), membangun balai masjid yang difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat, serta memasang penerangan jalan berbasis panel surya. Kemudian, di bidang pendidikan dan fasilitas umum, tim membangun MCK dan menyediakan toren air di SMP setempat, serta merevitalisasi ruang bersalin di puskesmas guna mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak.  Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak dan Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Dalam sektor kesehatan, mahasiswa melaksanakan sosialisasi dan praktik cuci tangan di sekolah dengan pengadaan sabun, revitalisasi ruang pelayanan kesehatan, serta menggelar pengobatan gratis berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan puskesmas setempat. “Tim juga memberikan terapi korespondensi sujok serta menghibahkan alat kesehatan kepada tenaga medis desa, termasuk bidan dan kader kesehatan,” ujarnya. Kegiatan ini mendukung TPB pada Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera. Sementara di sektor pendidikan, mahasiswa membantu kegiatan belajar-mengajar di SD dan SMP, mengadakan aktivitas literasi dan senam bersama, membangun pojok baca dari hasil donasi buku, serta melakukan edukasi pengelolaan sampah yang berkoordinasi dengan takmir masjid. Pelaksanaan program pengabdian ini tentu saja dibarengi dengan tantangan yang dihadapi di lapangan. Disebutkan bahwa tantangan utama selama pelaksanaan program adalah aspek logistik dan aksesibilitas, mengingat beberapa lokasi terdampak sulit dijangkau. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat mahasiswa untuk tetap menjalankan program kerja secara optimal. Secara langsung, kegiatan ini mendukung TPB pada Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas. Diungkapkan oleh Dewa, Bagi tim, momen paling berkesan adalah ketika warga kembali dapat menikmati akses air bersih dan melihat progres pembangunan hunian sementara. “Ada momen saat melihat warga kembali tersenyum lebar ketika air bersih mulai mengalir kembali. Di sana saya sadar bahwa resiliensi masyarakat kita itu luar biasa hebat,” tutur Dewa. Melalui program ini, UGM tidak hanya mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan keilmuan secara aplikatif, tetapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan solidaritas sosial. “Menjadi kormanit adalah pelajaran kepemimpinan paling nyata bagi saya. Saya belajar bahwa menjadi pemimpin bukan soal memberi perintah, tapi soal bagaimana melayani dan mendengarkan anggota tim juga warga setempat,” ungkapnya. Program KKN-PPM Peduli Bencana Sumatera 2026 menegaskan peran UGM sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan dan penelitian, tetapi juga hadir secara nyata di tengah masyarakat, terutama dalam situasi krisis. Melalui kolaborasi, empati, dan kerja tim, UGM berkomitmen terus berkontribusi dalam upaya pemulihan dan penguatan ketahanan masyarakat pascabencana. Penulis  : Jelita Agustine Foto       : Tim KKN PPM